Bom Polsek Astana Anyar, Polri dan BNPT Harus Tingkatkan Kewaspadaan Potensi Terorisme

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 8 Desember 2022 - 14:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tangkapan layar, Peristiwa bom bunuh diri di area Polsek Astanaanyar. (Instagram.com/@infobandungkota)

Tangkapan layar, Peristiwa bom bunuh diri di area Polsek Astanaanyar. (Instagram.com/@infobandungkota)

KILASNEWS.COM – Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman terorisme, untuk menjaga serta menjamin rasa aman masyarakat.

“Peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar harus menjadi perhatian dan kewaspadaan pemerintah. Pemberantasan terorisme harus dilakukan secara masif dan berkesinambungan mulai dari pencegahan, penindakan, dan pemulihan,” kata Didik di Jakarta, Kamis 8 Desember 2022.

Hal itu dikatakan Didik terkait peristiwa bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat, Selasa 6 Desember 2022.

Dia mengatakan pemberantasan terorisme di Indonesia lebih didominasi dengan upaya penindakan dan diikuti dengan pencegahan.

Sementara itu, menurut dia, upaya pemulihan mencakup deradikalisasi dan reintegrasi sosial mantan teroris pihaknya melihat masih belum dimaksimalkan.

“Upaya pencegahan pun masih harus terus diperkuat. Kecenderungannya saat ini masih bersifat sentralistis di pemerintah pusat,” ujarnya.

Didik menjelaskan pelibatan dan partisipasi pemerintah daerah serta masyarakat sipil masih relatif kecil, selain itu kecenderungannya masih berpola konvensional khususnya dalam bentuk ceramah dan seminar.

Dia menilai dalam aspek pemulihan, masih tertinggal jika dibandingkan dengan aspek pencegahan dan penindakan, karena peran pemerintah dalam rehabilitasi dan reintegrasi mantan napi teroris (napiter) masih belum terlihat maksimal.

“Beberapa hal yang menyebabkan belum maksimal yaitu upaya yang cenderung tidak berkelanjutan, ad-hoc dan ‘project-oriented’, metode yang digunakan kecenderungannya belum berangkat dari perencanaan strategis dengan mengambil pola jangka pendek, menengah, dan panjang, serta tidak memerhatikan realitas kebutuhan, keterampilan, dan animo mantan napiter,” katanya.

Menurut dia, pemerintah harus memainkan peran utama dalam melakukan inisiatif-inisiatif rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dia menilai desain dan kerangka rehabilitasi serta reintegrasi sosial mantan napiter harus dibangun secara holistik dan strategis.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Selain itu perlu direalisasikan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga masyarakat sipil dan pemerintah daerah berdasarkan keahlian dan kapasitas mereka,” ujarnya.

Dia juga meminta pemerintah harus memperkuat pemberantasan terorisme lebih transparan dan inklusif dengan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya secara eksklusif menyertakan kepolisian dan BNPT saja.

Didik menilai diperlukan cetak biru tata kelola kelembagaan yang lebih jelas dalam pemberantasan terorisme agar BNPT tidak terlihat seperti memperbanyak kerja sama kelembagaan tanpa sinkronisasi efektivitas peran, wewenang, dan tugas dari berbagai lembaga yang dilibatkan.

“Harus ada upaya strategis dan efektif dari BNPT untuk mengembangkan dan memberdayakan lembaga yang sudah ada di tingkat pusat, daerah, maupun kawasan.”

“Selain itu membuka ruang bagi lembaga-lembaga non-pemerintah seperti ormas, lembaga pendidikan, dan LSM untuk aktif terlibat dalam pemberantasan terorisme,” katanya.***

Berita Terkait

Soal Kapan dan Siapa Sosok Menteri Kabinet Merah Putih yang Berpeluang Dicopot Prabowo, Ini Penjelasan Gerindra
Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah
Titiek Soeharto Ucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Megawati dan Tutut Soeharto, HUTnya Sama
DPP Partai Bulan Bintang Periode 2025 – 2030 Dipimpin oleh Keponakan Yusril Ihza Mahendra
Sikap Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto
Usai Ketua Umum Megawati Soekarnoputri Dituntut Mundur, Puan Maharani Ungkap Kondisi PDIP Terkini
Djarot Saiful Hidayat Ungkap Alasan PDI PerjuanganTak Undang Presiden Prabowo Subianto di Acara HUT
Usai Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto KPK Sita Alat Bukti Surat Catatan dan Barang Bukti Elektronik
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 7 Februari 2025 - 09:09 WIB

Soal Kapan dan Siapa Sosok Menteri Kabinet Merah Putih yang Berpeluang Dicopot Prabowo, Ini Penjelasan Gerindra

Rabu, 29 Januari 2025 - 07:51 WIB

Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah

Sabtu, 25 Januari 2025 - 13:36 WIB

Titiek Soeharto Ucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Megawati dan Tutut Soeharto, HUTnya Sama

Rabu, 15 Januari 2025 - 15:38 WIB

DPP Partai Bulan Bintang Periode 2025 – 2030 Dipimpin oleh Keponakan Yusril Ihza Mahendra

Senin, 13 Januari 2025 - 07:39 WIB

Sikap Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto

Sabtu, 11 Januari 2025 - 13:10 WIB

Usai Ketua Umum Megawati Soekarnoputri Dituntut Mundur, Puan Maharani Ungkap Kondisi PDIP Terkini

Jumat, 10 Januari 2025 - 13:48 WIB

Djarot Saiful Hidayat Ungkap Alasan PDI PerjuanganTak Undang Presiden Prabowo Subianto di Acara HUT

Kamis, 9 Januari 2025 - 09:51 WIB

Usai Geledah Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto KPK Sita Alat Bukti Surat Catatan dan Barang Bukti Elektronik

Berita Terbaru