Didi Irawadi Minta Penjelasan, Mengapa Banyak Institusi Raih WTP tapi Muncul Kasus Korupsi

- Pewarta

Selasa, 20 September 2022 - 11:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi XI DPR RI, Didi Irawadi. (Dok. Dpr.go.id)

Anggota Komisi XI DPR RI, Didi Irawadi. (Dok. Dpr.go.id)

FOKUS SIBER – Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi meminta penjelasan terkait banyaknya institusi pusat maupun daerah yang meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun pejabat di lingkungan institusi tersebut terkena kasus korupsi.

Pertanyaan tersebut disampaikan kepada calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Izhari Mawardi, dalam Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada calon Anggota BPK yang digelar Komisi XI DPR RI.

“Audit dari BPK itu banyak yang raih WTP. Tetapi, dalam kenyataannya kita menemukan cukup banyak kepala daerah atau dari instansi pusat yang kemudian terjadi kasus korupsi ditangkap oleh Aparat Penegak Hukum (APH). ”

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Bagaimana pandangan saudara mengenai hal ini?” tanya Didi  Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin 19 Septeber 2022.

Didi menegaskan hal itu sebab menyangkut kredibilitas lembaga yang memiliki peran dan posisi sentral dalam konstitusi untuk mengaudit keuangan lembaga-lembaga negara.

Sehingga, ia mempertanyakan hasil audit BPK jika banyak pejabat di lingkungan institusi tersebut tertangkap kasus korupsi.

“Saya kira hingga hari ini sudah cukup mengganggu menyangkut integritas dan kredibilitas dari lembaga yang memiliki kewenangan dan posisinya di konstitusi seperti BPK ini,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Diketahui, WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terhadap laporan pengelolaan anggaran di Lembaga atau Kementerian. Namun, WTP tidak menjamin lembaga tersebut bersih dari kasus korupsi atau suap.***

Berita Terkait

Batal Hadir di G7, Prabowo Dikejar Agenda Strategis Lintas Negara
Sistem Hukum Tak Adil Cikal Perang Saudara: Pidato Presiden Prabowo Subianto Jadi Alarm untuk Bangsa
Dugaan Gratifikasi di Kemenaker: KPK Sita 13 Kendaraan Termasuk Mobil dan Motor
Klarifikasi Ijazah Sang Mantan Presiden Jokowi: Datang, Irit Bicara, dan Serahkan Bukti di Bareskrim Polri
Berikan Jasa PR dan Komunikasi Terpadu Lewat Press Release, Sapulangit PR Kolaborasi dengan Persrilis.com
Presiden Prabowo Umumkan Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK, Hadiah Hari Buruh
Disita KPK, Mobil Milik Ridwan Kamil yang Bermerek Mercedes-Benz Belum Dibawa ke Jakarta
Termasuk Kapolda Gorontalo, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Angkat 10 Kapolda Baru

Berita Terkait

Selasa, 17 Juni 2025 - 08:47 WIB

Batal Hadir di G7, Prabowo Dikejar Agenda Strategis Lintas Negara

Jumat, 13 Juni 2025 - 08:25 WIB

Sistem Hukum Tak Adil Cikal Perang Saudara: Pidato Presiden Prabowo Subianto Jadi Alarm untuk Bangsa

Rabu, 28 Mei 2025 - 10:47 WIB

Dugaan Gratifikasi di Kemenaker: KPK Sita 13 Kendaraan Termasuk Mobil dan Motor

Selasa, 20 Mei 2025 - 15:24 WIB

Klarifikasi Ijazah Sang Mantan Presiden Jokowi: Datang, Irit Bicara, dan Serahkan Bukti di Bareskrim Polri

Selasa, 6 Mei 2025 - 10:34 WIB

Berikan Jasa PR dan Komunikasi Terpadu Lewat Press Release, Sapulangit PR Kolaborasi dengan Persrilis.com

Berita Terbaru