Kegentingan yang Memaksa, Presiden Didorong untuk Terbitkan Perppu Terkait Perampasan Aset

- Pewarta

Senin, 10 April 2023 - 15:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), M Hidayat Nur Wahid. (Dok. Mpr.go.id)

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), M Hidayat Nur Wahid. (Dok. Mpr.go.id)

KILASNEWS.COM – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) M Hidayat Nur Wahid (HNW) menyarankan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset dengan alasan kegentingan yang memaksa.

“Kalau memang mau lebih cepat pengesahannya dan dirasakan adanya keperluan genting dan mendesak, Presiden bisa kembali mengajukan aturan perampasan aset ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dengan alasan kegentingan yang memaksa, sebagaimana yang sudah biasa dilakukan Pemerintah,” kata HNW dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat 7 April 2023.

Pernyataan tersebut ia utarakan sebagai solusi untuk mempercepat penyelesaian Undang-Undang Perampasan Aset.

Hingga saat ini, kata HNW, Pemerintah belum menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Baca artikel penting lainnya di media online Apakabarnews.com – salah satu portal berita terbaik di Indonesia.

Padahal, keberadaan UU Perampasan Aset penting untuk menyelesaikan berbagai kasus seperti kasus transaksi janggal Rp349 triliun.

Oleh karena itulah, HNW mendorong Pemerintah untuk segera merampungkan draf RUU Perampasan Aset agar dapat segera disahkan oleh DPR.

“Itu akan bisa cepat disetujui oleh mayoritas mutlak partai dan fraksi di DPR,” ujarnya.

Namun, tutur HNW, yang tidak kalah penting dari isu hadirnya RUU Perampasan Aset ini adalah komitmen penegak hukum untuk menggunakan instrumen hukum ini dengan berani, jujur, dan benar.

Pasalnya, selama ini, sudah banyak UU sejenis yang dihasilkan, tetapi pada praktiknya tidak banyak diimplementasikan di lapangan.

Misalnya, terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang telah ditetapkan menjadi UU sejak 2010, tetapi hingga saat ini masih minim sekali digunakan.

“Jadi, regulasi yang dibutuhkan berupa RUU Perampasan Aset itu harus seiring sejalan dengan terus dilakukannya reformasi terhadap penegak dan penegakan hukum di Indonesia, agar tujuan dari hadirnya RUU ini dapat diwujudkan,” kata HNW.***

Berita Terkait

Kapitra Ampera Unggul dari Caleg PDI Perjuangan Lainnya, Hasil Pleno KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Riau
Pilgub DKI Jakarta, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, dan Tri Rismaharini Diprediksi akan Bertarung
Soal Pertemuan Presiden Jokowi dengan Raja Juli Antoni, Kaesang Pangarep: Tak Mungkin Bahas Masalah Politik
Prabowo Subianto Pidato Usai Unggul dalam Berbagai Quick Count: Tak Boleh Sombong, Tak Boleh Jumawa
Asal Tidak Anarkis, Kapolri Listyo Sigit Prabowo Ijinkan Aksi Demonstrasi Usai Pencoblosan Pemilu 2024
Wawancara di Podcast Deddy Corbuzier, Prabowo Subianto: Indonesia Bisa Mandiri dan Ramah Lingkungan
Lewat Tulisan di Media Prancis Atlantico, Prabowo Subianto Ceritakan Pengalaman Kampanye 2024
Prabowo Subianto Diserang Fitnah Soal Pembelian Pesawat, Rosan Roeslani Sampai Cek ke Washington
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 1 Maret 2024 - 14:51 WIB

Kapitra Ampera Unggul dari Caleg PDI Perjuangan Lainnya, Hasil Pleno KPU Kabupaten Indragiri Hilir, Riau

Selasa, 27 Februari 2024 - 09:46 WIB

Pilgub DKI Jakarta, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, dan Tri Rismaharini Diprediksi akan Bertarung

Senin, 19 Februari 2024 - 15:42 WIB

Soal Pertemuan Presiden Jokowi dengan Raja Juli Antoni, Kaesang Pangarep: Tak Mungkin Bahas Masalah Politik

Kamis, 15 Februari 2024 - 09:36 WIB

Prabowo Subianto Pidato Usai Unggul dalam Berbagai Quick Count: Tak Boleh Sombong, Tak Boleh Jumawa

Kamis, 15 Februari 2024 - 07:14 WIB

Asal Tidak Anarkis, Kapolri Listyo Sigit Prabowo Ijinkan Aksi Demonstrasi Usai Pencoblosan Pemilu 2024

Rabu, 14 Februari 2024 - 16:09 WIB

Wawancara di Podcast Deddy Corbuzier, Prabowo Subianto: Indonesia Bisa Mandiri dan Ramah Lingkungan

Rabu, 14 Februari 2024 - 08:00 WIB

Lewat Tulisan di Media Prancis Atlantico, Prabowo Subianto Ceritakan Pengalaman Kampanye 2024

Senin, 12 Februari 2024 - 09:37 WIB

Prabowo Subianto Diserang Fitnah Soal Pembelian Pesawat, Rosan Roeslani Sampai Cek ke Washington

Berita Terbaru