Bersih-bersih BUMN Sudah Lama Ditunggu Masyarakat, Terutama pada Badan Usaha yang Dianggap Basah

Avatar photo

- Pewarta

Sabtu, 7 Oktober 2023 - 14:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah, KH Masyhuril Khamis. (Facebook.com/@UMN Al Washliyah)

Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah, KH Masyhuril Khamis. (Facebook.com/@UMN Al Washliyah)

KILASNEWS.COM – Langkah bersih-bersih di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah lama ditunggu masyarakat.

Karena itu langkah Menteri BUMN dan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang akan mengusut dugaan korupsi dana pensiun diapresiasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah, KH Masyhuril Khamis

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kiai Masyhuril menegaskan bahwa upaya bersih-bersih di BUMN sebenarnya sudah lama ditunggu masyarakat.

Dia menanggapi langkah Erick Thohir yang melapor ke Kejagung tentang dugaan korupsi dan penyimpangan pengelolaan dana pensiun BUMN

Baca artikel lainnya di sini: Soal Penyelewengan di Dana Pensiun, Menteri BUMN Erick Thohir Sebut 70 Persen Tidak Sehat

“Upaya bersih-bersih di BUMN sebenarnya sudah lama ditunggu masyarakat,” kata Kiai Masyhuril, Kamis, 5 Oktober 2023.

“Tidak hanya pada sektor-sektor yang mudah dibersihkan tapi pada sektor badan usaha yang dianggap basah,” imbuhnya.

Dalam kondisi ini, lanjutnya, rakyat tentu menanti kepedulian pihak berwenang untuk lebih serius memberantas korupsi tanpa pilih-pilih atau tanpa tebang pilih.

Langkah pembersihan pemberantasan korupsi, menurutnya, akan menaikkan kepercayaan publik.

“Harapan kami tentu dikerjakan dengan serius, tanpa ada sesuatu di balik itu, dan Kejaksaan Agung atau KPK harus benar-benar menindak siapapun yang terlibat, termasuk jika ada orang penting di sana,” ujar Kiai Masyhuril.

Sebagaimana diketahui, Erick Thohir yang banyak disebut sebagai cawapres pilihan anak muda ini, melaporkan dugaan korupsi dan penyimpangan pengelolaan dana pensiun BUMN ke Kejagung.

Dalam kesempatan itu Erick Thohir menjalin kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Erick Thohir menyampaikan ada sebanyak 70 persen atau sekitar 34 dari 48 dana pensiun BUMN yang dalam kondisi kronis parah akibat dugaan korupsi, dan penyalahgunaan keuangan.***

Berita Terkait

DPW PROPAMI Surabaya Raya Dilantik, Fokus Kolaborasi Akademisi dan Industri
Putable Bond: Pengertian, Manfaat, dan Cara Kerjanya
Sri Mulyani Dicopot, Purbaya Dikritik: Netizen Ragukan Reshuffle Kabinet
Aturan Baru LPG 3 Kg Pakai NIK, DPR Pastikan Masyarakat 3T Tak Terganggu
Skema Subsidi LPG 3 Kg Berubah: Pembelian Harus Pakai NIK Mulai 2026
Media Hallo.id Hadirkan Layanan Khusus Galeri Foto Perusahaan
50 Tahun Diplomasi, Indonesia-Peru Luncurkan Babak Baru Kerja Sama Ekonomi
Strategi Kombinasi Press Release Organik dan Berbayar untuk Komunikasi Efektif

Berita Terkait

Selasa, 3 Februari 2026 - 01:33 WIB

DPW PROPAMI Surabaya Raya Dilantik, Fokus Kolaborasi Akademisi dan Industri

Kamis, 29 Januari 2026 - 17:28 WIB

Putable Bond: Pengertian, Manfaat, dan Cara Kerjanya

Jumat, 12 September 2025 - 07:35 WIB

Sri Mulyani Dicopot, Purbaya Dikritik: Netizen Ragukan Reshuffle Kabinet

Kamis, 28 Agustus 2025 - 11:56 WIB

Aturan Baru LPG 3 Kg Pakai NIK, DPR Pastikan Masyarakat 3T Tak Terganggu

Selasa, 26 Agustus 2025 - 11:28 WIB

Skema Subsidi LPG 3 Kg Berubah: Pembelian Harus Pakai NIK Mulai 2026

Berita Terbaru

logo

Pers Rilis

/C O R R E C T I O N — PayJoy/

Rabu, 11 Feb 2026 - 20:15 WIB