FOKUSSIBER.COM – Kisruh PPP terus berlanjut. Gara-garanya cuma karena beda dukungan di pilpres 2024. Pemilih PPP umumnya dukung Anies.
Sementara DPP PPP berupaya tidak ke Anies. Suharso Monoarfa, ketua umum PPP sebelumnya dianggap tidak tegas untuk halangi dukungan kader PPP ke Anies.
Suharso diyakini masih terus mengakomodir aspirasi arus bawah ke Anies. Akibatnya, Suharso dikudeta.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Reaksi OJK Ketika Pinjaman Datang Tanpa Diminta, Diduga Scam Pinjaman Digital Bermodus Error
PROPAMI Care Lanjutkan Misi Sosial Lewat Penyaluran Bantuan Kemanusiaan
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mardianto menggantikan Suharso sebagai plt ketum PPP. Surat dari Menkumham segera turun sebelum Suharso sempat melakukan gugatan.
Wantimpres Jokowi ini berupaya menjauhkan PPP dari Anies. Tampak ia bergerilya untuk mendorong DPC-DPC PPP dukung Ganjar Pranowo. Semua orang tahu, Ganjar adalah calonnya Jokowi.
Sebagian DPC PPP telah deklarasi Anies. Sebagian yang lain deklarasi Ganjar. Sementara Pemuda Ka’bah, ormas underbow PPP tetap kekeuh dukung Anies.
Baca Juga:
Tiga Juru Parkir Diringkus Usai Aniaya Sopir Taksi di Blok M, Gara-gara Ucapan yang Pancing Emosi
Persrilis.com Siap Publikasikan Press Release Anda, Jika Ingin Tampil di Media Ekonomi dan Bisnis
Belakangan muncul Forum Ka’bah Membangun (FKM) yang diprakarsai oleh mantan bendum PPP Habil Marati yang menampung para kader PPP dan simpatisannya untuk mendukung dan deklarasikan Anies.
Pemilu 2019, suara PPP mengecil. 20 kursi di DPR hilang. Hanya tinggal 19 kursi. Penyebab utamanya karena PPP tidak aspiratif terhadap para kader dan pemilihnya.
Hal yang sama sepertinya akan terulang di pemilu 2024. PPP tidak aspiratif terhadap konstituennya. Para analisis politik melihat PPP sedang berjalan ke alam kuburnya.
Situasi seperti ini akan menyulitkan PPP untuk recovery. Bahkan bertahan dengan elektabilitas 4,52 saja akan sangat berat.
Kondisi PPP saat ini nampak lebih parah dari pemilu 2019. Artinya, besar kemungkinan PPP tidak akan memiliki anggota DPR lagi di Senayan pasca 2024.
Perolehan suaranya kurang dari 4 persen. Tidak memenuhi syarat parliamentary Threshold.
Siapa yang bertanggung jawab dan layak disalahkan? Tentu semua kader akan menyalahkan plt ketua umumnya. Ia dianggap paling bertanggung jawab atas berakhirnya sejarah PPP.
Hanya satu cara menyelamatkan PPP. Apa itu? Akomodir aspirasi konstituen yang menginginkan Anies presiden. Artinya, PPP mesti ikut usung Anies nyapres di 2024.
Tentu, pilihan ini akan memaksa PPP berhadap-hadapan dengan istana yang menginginkan Ganjar ducalonkan oleh PPP dan anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) lainnya.
Jika Anies tidak nyapres, PPP ada peluang selamat. Tapi, jika Anies nyapres dan PPP berada di luar gerbong Anies, maka sejarah besar kemungkinan akan mengubur partai berlambang Ka’bah ini.
Disadari atau tidak, kemungkinan ini yang akan terjadi.
Oleh: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.***
