INFOEKONOMI.COM – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan kans Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berpasangan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mutlak bergantung pada persetujuan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar.
“Terkait dengan posisi usulan Ganjar, tetap harus mutlak persetujuan dari Cak Imin,” kata Huda kepada wartawan ketika dihubungi di Jakarta, Senin 13 Maret 2023.
Restu dari Muhaimin, kata dia, merupakan salah satu syarat untuk dapat menduetkan Prabowo dengan Ganjar.
Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, kans tersebut otomatis akan gugur.
Baca Juga:
Sapulangit Media Center Gandeng Rilispers.com Pasarkan Publikasi Press Release di 150+ Portal Berita
Usai Saling Klaim Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla Laporkan Agung Laksono ke Polisi
2 Orang Pria Ditemukan Tergeletak Tak Bernyawa di Jalur Kereta Api Wilayah Jatinegara, Jakarta Timur
“Yang pertama, Pak Prabowo harga mati harus capres. Yang kedua, soal Pak Ganjar jadi cawapres itu mutlak menjadi kewenangan Gus Imin.”
Artikel ini dikutip dari media online Hello.id salah satu portal berita nasional terbaik di Indonesia. Terima kasih.
“Artinya kalau dua syarat ini tidak bisa terpenuhi, ya, bubar dengan sendirinya,” ujarnya.
Menurut dia, tak mudah mengompromikan dua syarat itu karena harus dinegosiasikan terlebih dahulu dengan Muhaimin maupun Ganjar, yang notabene keduanya sama-sama berpotensi maju dalam Pilpres 2024.
Baca Juga:
Usai Resmi Dipecat PDI Perjuangan, Budi Arie Setiadi Sebut Banyak Partai yang Mau Tampung Jokowi
Kasus Dugaan Penggelapan Dana oleh Managemennya, Artis Cantik Wika Salim Datangi Polda Metro Jaya
Pengasuh Daycare di Depok Jadi Tersangka Usai Siram Pakai Air Panas hingga Punggung Bayi Melepuh
“Tentu tidak mudah itu, kompromikan dua syarat yang disampaikan Pak Hashim, masih butuh waktulah,” imbuhnya.
Meski demikian, dia menghormati dan menghargai opsi menduetkan Prabowo dengan Ganjar, sebagaimana yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Minggu 12 Maret 2023.
“Sebagai opsi, ya sah-sah saja karena ini dinamika,” ucapnya.
Huda pun menyebut bahwa tawaran untuk menduetkan Prabowo dengan Ganjar merupakan pendapat pribadi Hashim Djojohadikusumo sehingga belum dikomunikasikan secara resmi kepada PKB maupun Partai Gerindra.
Baca Juga:
Dituntut Bayar Ganti Rugi Rp482 Miliar; Koperasi Unit Desa Delima Sakti Gugat Balik LSM AJPLH
Begini Karifikasi Artis Jennifer Coppen Soal Kedekatannya dengan Seorang Pemain Timnas Indonesia
“Secara resmi belum disampaikan dalam satu meja dengan Pak Prabowo dan Gus Imin,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa opsi Prabowo-Ganjar akan kembali pada keputusan dari Prabowo dan Muhaimin selaku ketua umum partai di koalisi PKB dan Gerindra.
“Beliau berdua yang nanti akan menentukan dari semua dinamika, masukan, pandangan, itu kembali ke dua beliau itu.”
“Kita tunggu saja sikap nanti di ujung dua beliau seperti apa,” tuturnya.
Selain itu, Huda menegaskan bahwa PKB tetap pada keputusan muktamar partainya untuk mengusung Muhaimin sebagai capres pada Pilpres 2024.
“Opsi kami Gus Muhaimin memang sejak dari awal ‘kan mandat muktamar, ya, jadi wajib harus maju dalam pilpres itu,” katanya.
Sebelumnya, Minggu (12/3), Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa Gerindra terbuka untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, asalkan capresnya tetap Prabowo Subianto.
“Saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo dengan catatan Pak Prabowo calon presiden,” kata Hashim usai menghadiri deklarasi sukarelawan Prabowo Mania 08 di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta.
Hashim menilai Prabowo lebih tepat maju sebagai capres karena lebih berpengalaman dalam kancah politik di Tanah Air.
“Saya kira sudah tidak mungkin kalau Pak Prabowo calon wakil presiden. Pak Prabowo jauh lebih senior, 15 tahun lebih tua, pengalamannya berbeda ‘kan,” ujarnya.
Namun, Hashim menambahkan bahwa wacana tersebut hanya bisa terlaksana dengan persetujuan PKB sebagai mitra koalisi Gerindra dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).***