Soal Adanya Aliran Dana Suap Tersangka Koruptor ke Muktamar PPP, Ini Klarifikasi Resmi dari DPP PPP

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 6 Juni 2023 - 11:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. (Dok. Pemalangkab.go.idWibowo)

Mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. (Dok. Pemalangkab.go.idWibowo)

KILASNEWS.COM – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan klarifikasi terkait adanya dana suap mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo yang mengalir ke Muktamar PPP tahun 2022

KPK pada Senin, 5.Juni 2023 menginfornasikan telah menahan tiga dari tujuh orang tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Pemalang, Jateng.

Kasus suap dan gratifikasi ini melibatkan mantan Bupati Pemalang periode 2021-2026 Mukti Agung Wibowo.

Hal itu terjadi saat akan melakukan perubahan komposisi dan rotasi pada beberapa level jabatan di Pemkab Pemalang.

Mukti kemudian mempercayakan Komisaris PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo untuk mengurus pengaturan proyek termasuk mengatur rotasi, mutasi dan promosi para ASN di Pemkab Pemalang.

Baca artikel menarik lainnya, di sini: Soal Kedekatan Menteri BUMN Erick Thohir dengan PAN, Eddy Soeparno: Saya Yakin Hatinya Juga Sudah Biru

Uang sejumlah sekitar Rp650 juta yang terkumpul tersebut, kemudian diistilahkan sebagai “uang syukuran”

Selanjutnya digunakan Adi Jumal Widodo membiayai berbagai kebutuhan Mukti Agung Wibowo yang di antaranya untuk mendukung kegiatan Muktamar PPP di Makassar tahun 2022.

Klarifikasi Resmi DPP PPP

Terkait adanya dana suap mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo yang mengalir ke Muktamar PPP tahun 2022, PPP menyebut patut dipertanyakan karena tidak valid

“Informasi aliran dana dari tersangka ke muktamar PPP patut dipertanyakan, alias tidak valid,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Achmad Baidowi mengaku pihaknya tidak tahu menahu dengan hal tersebut, karena Muktamar PPP tahun 2022 tidak ada.

“Muktamar PPP adanya tahun 2020,” ucap Achmad Baidowi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 6 Juni 2023.

Menurut dia, ketidakvalidan informasi tersebut harus menjadi perhatian bagi KPK agar tidak memberikan informasi yang tidak akurat.

Achmad Baidowi menyebut PPP sangat mendukung dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi.

“Kami menghormati proses hukum sehingga sepenuhnya kami serahkan kepada mekanisme hukum,” kata Achmad Baidowi.***

Berita Terkait

Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik
Soal Hubungan dengan SBY dan Jokowi, Prabowo Subianto: Saya Minta Masukan dari yang Berpengalaman
SBY ke KIM Ajak Bersatu dalam Hati, Loyal Penuh kepada Pemimpin, Jangan ada yang Mendua Hati
Soal Kapan dan Siapa Sosok Menteri Kabinet Merah Putih yang Berpeluang Dicopot Prabowo, Ini Penjelasan Gerindra
Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah
Titiek Soeharto Ucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Megawati dan Tutut Soeharto, HUTnya Sama
DPP Partai Bulan Bintang Periode 2025 – 2030 Dipimpin oleh Keponakan Yusril Ihza Mahendra
Sikap Politik PDIP Terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Diungkap oleh Sekjen Hasto Kristiyanto

Berita Terkait

Senin, 28 April 2025 - 07:47 WIB

Beginilah 5 Jalan yang Dilakukan Press Release untuk Lakukan Perbaikan Citra dan Pulihkan Nama Baik

Rabu, 26 Februari 2025 - 14:33 WIB

Soal Hubungan dengan SBY dan Jokowi, Prabowo Subianto: Saya Minta Masukan dari yang Berpengalaman

Sabtu, 15 Februari 2025 - 14:05 WIB

SBY ke KIM Ajak Bersatu dalam Hati, Loyal Penuh kepada Pemimpin, Jangan ada yang Mendua Hati

Jumat, 7 Februari 2025 - 09:09 WIB

Soal Kapan dan Siapa Sosok Menteri Kabinet Merah Putih yang Berpeluang Dicopot Prabowo, Ini Penjelasan Gerindra

Rabu, 29 Januari 2025 - 07:51 WIB

Gusdurian Minta Usut Tuntas, Pagar Laut Bukti Pelanggaran Hukum Pihak Tertentu dan Pemerintah

Berita Terbaru