APEC Kembangkan Pembayaran dan Pengiriman Uang Lintas Batas, Ini Respons Indonesia

- Pewarta

Sabtu, 22 Oktober 2022 - 10:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wamenkeu Menyambut Baik Kebijakan APEC untuk Mengembangkan Pembayaran dan Pengiriman Uang Lintas Batas. (Dok. kemenkeu.go.id)

Wamenkeu Menyambut Baik Kebijakan APEC untuk Mengembangkan Pembayaran dan Pengiriman Uang Lintas Batas. (Dok. kemenkeu.go.id)

FOKUSSIBER.COM – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyambut baik selesainya Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Policy Considerations for Developing Cross-Border Payments and Remittances.

Pengembangan pembayaran lintas batas merupakan salah satu cara untuk mempercepat konektivitas digital seiring meningkatnya aktivitas ekonomi global.

Mekanisme tersebut hadir sebagai bagian dari tren pertumbuhan digitalisasi transaksi keuangan yang semakin besar.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Indonesia menyambut baik (APEC) Policy Considerations for Developing Cross-Border Payments and Remittances.”

“Hal ini dapat dijadikan acuan bagi perekonomian anggota APEC untuk meningkatkan konektivitas pembayaran di kawasan,” kata Wamenkeu dalam The 29th APEC Finance Ministers’ Meeting yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada Kamis 20 Oktober 2022.

Kolaborasi antarekonomi melalui pembayaran lintas batas memiliki manfaat yang menjanjikan untuk meningkatkan perdagangan internasional, sekaligus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan global.

“Kita mulai menunjukkan bahwa sistemnya berjalan dan berjalan dengan baik, dan kita bisa memperbesar sistemnya. Pembahasan juga dapat diperluas, tidak hanya dalam hal bilateral, tetapi juga pada pembahasan multilateral,” ujar Wamenkeu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengembangan pembayaran lintas batas harus mempertimbangkan keadaan dalam negeri.

Termasuk kesiapannya dalam hal kapasitas, infrastruktur, dan regulasi. Pertimbangan tersebut penting untuk memastikan bahwa mekanisme tersebut dapat dioperasikan dan bermanfaat bagi ekonomi yang terlibat.

“Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa sistem tersebut mampu untuk beroperasi dengan standar, tata kelola, keamanan perlindungan konsumen dan semua yang dapat diamankan,” ujar Wamenkeu.

Harapannya, melalui mekanisme tersebut, negara anggota APEC dapat memperkuat kerja sama untuk ekonomi digital yang lebih inklusif, yang akan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat, ekonomi, dan industri.

“Dan yang lebih penting, kami juga harus menunjukkan bahwa sistem ini digunakan oleh semakin banyak pengguna. Tidak hanya oleh konsumen, tetapi juga oleh sektor bisnis,” kata Wamenkeu.***

Berita Terkait

Sri Mulyani Dicopot, Purbaya Dikritik: Netizen Ragukan Reshuffle Kabinet
Aturan Baru LPG 3 Kg Pakai NIK, DPR Pastikan Masyarakat 3T Tak Terganggu
Skema Subsidi LPG 3 Kg Berubah: Pembelian Harus Pakai NIK Mulai 2026
Media Hallo.id Hadirkan Layanan Khusus Galeri Foto Perusahaan
50 Tahun Diplomasi, Indonesia-Peru Luncurkan Babak Baru Kerja Sama Ekonomi
Strategi Kombinasi Press Release Organik dan Berbayar untuk Komunikasi Efektif
Edukasi Lintas Negara: PIEP Hadirkan STEM untuk Anak Migran
Surat Dinas Istri Menteri UMKM Bikin Geger! KPK Gerak Cepat Panggil Maman

Berita Terkait

Jumat, 12 September 2025 - 07:35 WIB

Sri Mulyani Dicopot, Purbaya Dikritik: Netizen Ragukan Reshuffle Kabinet

Kamis, 28 Agustus 2025 - 11:56 WIB

Aturan Baru LPG 3 Kg Pakai NIK, DPR Pastikan Masyarakat 3T Tak Terganggu

Selasa, 26 Agustus 2025 - 11:28 WIB

Skema Subsidi LPG 3 Kg Berubah: Pembelian Harus Pakai NIK Mulai 2026

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:00 WIB

Media Hallo.id Hadirkan Layanan Khusus Galeri Foto Perusahaan

Selasa, 12 Agustus 2025 - 09:26 WIB

50 Tahun Diplomasi, Indonesia-Peru Luncurkan Babak Baru Kerja Sama Ekonomi

Berita Terbaru