Pemerintah Diminta Tekan Angka Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 2 November 2022 - 14:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar. (Dok. Dpr.go.id)

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar. (Dok. Dpr.go.id)

FOKUSSIBER.COM – Tercatat pada bulan September 2022, sebanyak 21.237 Pekerja Migran Indonesia mendapatkan penempatan di sejumlah negara. Jumlah ini menjadi jumlah penempatan yang tertinggi di sepanjang tahun 2022.

Sayangnya di luar penempatan secara resmi, masih banyak PMI yang berangkat secara non prosedural dan berujung dengan kepulangan yang dibebankan kepada negara.

Baru-baru ini sejumlah 77 PMI dideportasi dari Tawau, Malaysia dan didominasi oleh pekerja non-prosedural Tingginya angka keberangkatan PMI secara non-prosedural telah mendapat perhatian banyak pihak termasuk Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar.

“Ini problem klasik yang harus segera diatasi, dimana meningkatnya jumlah PMI Non-Prosedural ilegal ke beberapa negara.”

“Nah karena itu langkah-langkah seperti yang sudah dijalankan, moratorium, menghentikan sementara tapi tidak cukup harus pengawasan sekaligus negosiasi baru dengan pihak-pihak negara negara penempatan. Sehingga tidak ada lagi korban dan pengawasan ketat keberangkatan termasuk menghindari trafficking,” kata Legislator itu.

Politisi yang akrab disapa Gus Muhaimin itu juga mendorong agar pemerintah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan negara-negara tujuan penempatan PMI sebagai salah satu upaya perlindungan kepada ‘pahlawan devisa’ tersebut.

Ia juga menyampaikan agar pemerintah tak ragu untuk menyempurnakan dan memperbaharui kerjasama yang telah dijalin.

“Saya dulu menghentikan (pemberangkatan PMI) dengan saya audit total, kemudian pemerintah Saudi mau menandatangani MoU pertama kali.”

“Dan ini harus disempurnakan dengan sistem baru yang lebih sesuai dengan keadaan yang sulit ini,” ujar ketua Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Lebih jauh, anggota dewan asal daerah pemilihan Jawa Timur VIII itu juga berharap agar pihak kepolisian dan imigrasi ikut berpartisipasi secara aktif dalam memantau keberangkatan PMI ke luar negeri.

Menurutnya, keberangkatan yang dilakukan secara non-prosedural akan membuka celah yang dapat berujung pada perdagangan manusia.***

Berita Terkait

RSKKNI Sektor Keuangan: Landasan Kompetensi Berstandar Internasional
Badan Pangan Nasional Berharap Chef dan Nutrisionis Terlibat dalam Program Makan Siang Gratis
Menko Airlangga Hartarto Angkat Potensi Kerja Sama Giant Sea Wall Saat Bertemu Wakil PM Belanda
Tanggapi Inflasi Pangan di April 2024, Bapanas: Kolaborasi Mampu Redam Laju Inflasi Terutama Sektor Pangan
Inilah Profil Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air yang Pendirinya Terlibat Kasus Korupsi PT Timah Tbk
BNI Salurkan Kredit Hijau Sebesar Rp67,4 Triliun per Maret 2024, 14,2 Persen dari Keseluruhan Wholesale Loan
Gubernur BI Perry Warjiyo Beri Penjelasan Soal Transaksi Perbankan Digital Naik Capai Rp15.881,53 T
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia Diminta Segera Merespons Pelemahan Terhadap Rupiah
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:38 WIB

RSKKNI Sektor Keuangan: Landasan Kompetensi Berstandar Internasional

Kamis, 9 Mei 2024 - 09:25 WIB

Badan Pangan Nasional Berharap Chef dan Nutrisionis Terlibat dalam Program Makan Siang Gratis

Selasa, 7 Mei 2024 - 15:25 WIB

Menko Airlangga Hartarto Angkat Potensi Kerja Sama Giant Sea Wall Saat Bertemu Wakil PM Belanda

Sabtu, 4 Mei 2024 - 10:36 WIB

Tanggapi Inflasi Pangan di April 2024, Bapanas: Kolaborasi Mampu Redam Laju Inflasi Terutama Sektor Pangan

Selasa, 30 April 2024 - 13:55 WIB

Inilah Profil Maskapai Penerbangan Sriwijaya Air yang Pendirinya Terlibat Kasus Korupsi PT Timah Tbk

Selasa, 30 April 2024 - 11:53 WIB

BNI Salurkan Kredit Hijau Sebesar Rp67,4 Triliun per Maret 2024, 14,2 Persen dari Keseluruhan Wholesale Loan

Kamis, 25 April 2024 - 15:39 WIB

Gubernur BI Perry Warjiyo Beri Penjelasan Soal Transaksi Perbankan Digital Naik Capai Rp15.881,53 T

Kamis, 25 April 2024 - 11:57 WIB

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia Diminta Segera Merespons Pelemahan Terhadap Rupiah

Berita Terbaru