Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko Sebut Harga Komoditas Pangan Masih Stabil

- Pewarta

Senin, 19 September 2022 - 21:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memantau harga komoditas pangan di pasar besar Ratu Tunggal kota Pangkalpinang, Bangka Belitung. (Dok. Ksp.go.id)

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memantau harga komoditas pangan di pasar besar Ratu Tunggal kota Pangkalpinang, Bangka Belitung. (Dok. Ksp.go.id)

FOKUS SIBER – Di sela kunjungan kerjanya di kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kepala Staf Kepresidenan Dr Moeldoko menyempatkan diri untuk memantau perkembangan harga komoditas pangan, di pasar besar Ratu Tunggal, Minggu, 18 September 2022.

Moeldoko mendatangi satu persatu lapak pedagang yang menjual komoditas pangan, seperti bawang merah, cabai, dan telur.

Hasil dari perbincangan bersama sejumlah pedagang, Moeldoko mendapati bahwa kenaikan harga komoditas pangan tidak mengalami kenaikan signifikan dan cenderung stabil.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Memang ada kenaikan tapi tidak signifikan. Seperti bawang merah, naik hanya dua sampai tiga ribu per kilogram.”

“Telur malah masih normal, yakni seribu delapan ratus per butir. Jadi bisa disimpulkan harga-harga masih stabil,” kata Moeldoko usai mendatangi lapak-lapak pedagang.

Panglima TNI 2013-2015 ini menegaskan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajarannya, baik yang ada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk terus menjaga stabilitas harga komoditas pangan dan energi agar tidak berpengaruh terhadap laju inflasi.

Untuk pemerintah daerah, terang Moeldoko, Presiden memerintahkan kepala daerah membantu biaya transportasi menuju daerah masing-masing.

“Jadi jika harga kebutuhan pokok beranjak naik, pemerintah daerah menanggung biaya transportasi. Ini perintah Presiden,” tegasnya.

Moeldoko juga meminta daerah mengupayakan agar tidak terjadi kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu cepat, yang berpotensi membebani masyarakat dan menimbulkan gejolak sosial.

“Misalnya untuk masalah energi, minyak, BBM dan lainnya, pemda dapat membuat sistem bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Kemudian Tim pengendali inflasi daerah melibatkan aparat pengawas untuk memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran,” jelas Moeldoko.

Moeldoko juga mengingatkan, bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengalihan subsidi BBM untuk tambahan bantalan sosial, sebesar Rp 24,17 triliun.

Bantalan sosian yang diwujudkan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Bantuan untuk sektor transportasi tersebut, demi menjaga daya beli masyarakat dan menahan peningkatan angka kemiskinan.

Pada kesempatan itu, sebelum meninggalkan lokasi pasar, Moeldoko juga sempat membeli Ikan khas kepulauan Bangka Belitung, yakni ikan Duri.

“Beli dua kilo, untuk oleh-oleh orang rumah,” ucap Moeldoko sambil tersenyum sembari berjalan meninggalkan pasar.***

Berita Terkait

DPW PROPAMI Surabaya Raya Dilantik, Fokus Kolaborasi Akademisi dan Industri
Putable Bond: Pengertian, Manfaat, dan Cara Kerjanya
Sri Mulyani Dicopot, Purbaya Dikritik: Netizen Ragukan Reshuffle Kabinet
Aturan Baru LPG 3 Kg Pakai NIK, DPR Pastikan Masyarakat 3T Tak Terganggu
Skema Subsidi LPG 3 Kg Berubah: Pembelian Harus Pakai NIK Mulai 2026
Media Hallo.id Hadirkan Layanan Khusus Galeri Foto Perusahaan
50 Tahun Diplomasi, Indonesia-Peru Luncurkan Babak Baru Kerja Sama Ekonomi
Strategi Kombinasi Press Release Organik dan Berbayar untuk Komunikasi Efektif

Berita Terkait

Selasa, 3 Februari 2026 - 01:33 WIB

DPW PROPAMI Surabaya Raya Dilantik, Fokus Kolaborasi Akademisi dan Industri

Kamis, 29 Januari 2026 - 17:28 WIB

Putable Bond: Pengertian, Manfaat, dan Cara Kerjanya

Jumat, 12 September 2025 - 07:35 WIB

Sri Mulyani Dicopot, Purbaya Dikritik: Netizen Ragukan Reshuffle Kabinet

Kamis, 28 Agustus 2025 - 11:56 WIB

Aturan Baru LPG 3 Kg Pakai NIK, DPR Pastikan Masyarakat 3T Tak Terganggu

Selasa, 26 Agustus 2025 - 11:28 WIB

Skema Subsidi LPG 3 Kg Berubah: Pembelian Harus Pakai NIK Mulai 2026

Berita Terbaru