DPR Minta Hentikan Eksploitasi Tambang Batu Bara yang Merusak dan Merugikan Negara

Avatar photo

- Pewarta

Jumat, 27 Januari 2023 - 16:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin dan Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono  saat menertibkan kawasan tambang batu bara. (Dok. DPR.go.id)

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin dan Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono saat menertibkan kawasan tambang batu bara. (Dok. DPR.go.id)

KILASNEWS.COM – Komisi IV DPR RI bersama dengan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menertibkan kawasan tambang batu bara yang izinnya dipegang oleh PT Mulia Persada Kartanegara, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Perusahaan ini telah beroperasi di kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang berlaku.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyesalkan bahwa eksploitasi tambang batu bara telah yang merusak lingkungan dan ekosistem alam, dan pastinya merugikan negara.

Ia menjelaskan bahwa perlunya turun tangan negara untuk menghukum setegas-tegasnya.

“Keluhan masyarakat, seperti sumber air yang bermasalah, jalan yang berlubang dan berbahaya buat masyarakat. Kita mendorong kepada pemerintah agar dengan tegas menindak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.” “

“Selain itu, memberikan ruang lingkup pemerintah dan aparatnya untuk melakukan penertiban dan penindakan secara perdata ataupun pidana,” pungkas Andi saat diwawancarai Parlementaria, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu 25 Januari 2023.

Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono juga menambahkan bahwa tidak boleh ada pihak yang bermain, baik itu pemerintah, Kepolisian bahkan Kejaksaan.

Diperlukan sinergi yang sigap dari seluruh instrumen yang berkaitan. Dimana salah satu kasus ditemui ialah perusahaan belum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Ia harap agar kasus ini bisa cepat diproses secara hukum.

“Tadi saat kami tinjau salah satu kawasan tambang batu bara disini, salah satu operator menjelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) sudah ada.”

“Namun, kami melihat kesalahan dimana perusahaan seharusnya memiliki IPPKHnya terlebih dahulu, kemudian IUP baru dikeluarkan.”

“Karena itu, hari ini pun kali langsung berikan penyegelan dikawasan ini,” tegasnya.

Komisi IV DPR RI akan menidaklanjuti kasus ini melalui rapat kerja gabungan dengan seluruh instrumen terkait.

Tentu saja, sekaligus menginventarisir dan mengusulkan penyegelan terhadap tambang di kawasan hutan yang belum ada izinnya.

Intinya, Komisi IV mendorong pemerintah agar dengan tegas menindak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Lingkungan dan Kehutan.***

Berita Terkait

Pertamina akan Akuisisi Produsen Gula dan Etanol Asal Brasil, Jokowi: Pertamina Telah Kalkulasi Bisnisnya
Peran Penting LSP Perikanan Hias Indonesia dalam Meningkatkan Kinerja Ekspor: Fokus pada Sertifikasi dan SDM
Harga Pembelian Pemerintah Gabah dan Beras Resmi Ditetapkan, Begini Penjelasan Bapanas
OJK Adakan Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: Langkah Penting Memastikan Kualitas SDM
RSKKNI Sektor Keuangan: Landasan Kompetensi Berstandar Internasional
Badan Pangan Nasional Berharap Chef dan Nutrisionis Terlibat dalam Program Makan Siang Gratis
Menko Airlangga Hartarto Angkat Potensi Kerja Sama Giant Sea Wall Saat Bertemu Wakil PM Belanda
Tanggapi Inflasi Pangan di April 2024, Bapanas: Kolaborasi Mampu Redam Laju Inflasi Terutama Sektor Pangan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 11 Juni 2024 - 10:28 WIB

Pertamina akan Akuisisi Produsen Gula dan Etanol Asal Brasil, Jokowi: Pertamina Telah Kalkulasi Bisnisnya

Senin, 10 Juni 2024 - 00:11 WIB

Peran Penting LSP Perikanan Hias Indonesia dalam Meningkatkan Kinerja Ekspor: Fokus pada Sertifikasi dan SDM

Minggu, 9 Juni 2024 - 10:48 WIB

Harga Pembelian Pemerintah Gabah dan Beras Resmi Ditetapkan, Begini Penjelasan Bapanas

Jumat, 31 Mei 2024 - 04:14 WIB

OJK Adakan Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: Langkah Penting Memastikan Kualitas SDM

Rabu, 22 Mei 2024 - 13:38 WIB

RSKKNI Sektor Keuangan: Landasan Kompetensi Berstandar Internasional

Kamis, 9 Mei 2024 - 09:25 WIB

Badan Pangan Nasional Berharap Chef dan Nutrisionis Terlibat dalam Program Makan Siang Gratis

Selasa, 7 Mei 2024 - 15:25 WIB

Menko Airlangga Hartarto Angkat Potensi Kerja Sama Giant Sea Wall Saat Bertemu Wakil PM Belanda

Sabtu, 4 Mei 2024 - 10:36 WIB

Tanggapi Inflasi Pangan di April 2024, Bapanas: Kolaborasi Mampu Redam Laju Inflasi Terutama Sektor Pangan

Berita Terbaru